- Peringatan Sumpah Pemuda, Bupati Anambas Bacakan Amanat Menteri Pemuda dan Olahraga
- Sertifikat Lama Tak Berlaku Lagi, SMSI Kepri Wajibkan Anggota Daftar Ulang
- Dasboard SILINA MANJA Pemkab Anambas Resmi Diluncurkan, Kinerja Organsasi Semakin Terarah dan Terukur
- Perkuat Literasi, Ketua PWI Kepri Ajak Kepala Sekolah Batam Kolaborasi dengan Media
- Pemkab Anambas Berencana Gandeng SKK Migas untuk Penuhi Kebutuhan Listrik
- Bupati Anambas Tinjau Proses Bongkar Muat Mesin PLTD PLN Tarempa
- Listrik Sering Padam, Warga Anambas Geruduk Kantor ULP PLN Tarempa
- Polsek Bengkong Serap Curhat Warga Soal Kriminalitas hingga Krisis Air Bersih
- Warga Anambas Banyak Belum Sempat Akses Program Cek Kesehatan Gratis karena Sibuk Kerja
- Peringati Hari Osteoporosis, Bupati Aneng Senam Bersama Tenaga Medis dan Lansia
Wakil Bupati Anambas dan FKPD Ikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra saat mengikuti Rakor penanganan Inflasi daerah bersama FKPD, Senin(30/1/2023).
MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra didampingi Sekretaris Daerah, FKPD dan Sejumlah Kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional , secara daring, yang berlangsung di Ruang Media Center Lt.2 Kantor Bupati, Senin (30/01/2023).
Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian pada saat membuka kegiatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan global di Negara Indonesia terjadi akibat tingginya faktor ekonomi dan inflasi.
Adapun yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, ESDM, serta perencanaan pembangunan.
"Angka inflasi nasional sangat ditentukan dari kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, sehingga peran Pemerintah Daerah sangatlah penting," jelas Menteri Dalam Negeri.
Terdapat beberapa langkah dari Badan Pangan Nasional (BPN) dalam penguatan cadangan pangan nasional yaitu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan Pemerintah.
"Sehingga dengan ditetapkannya regulasi berupa Perpres 125/2022, dan Perbadan 15/2022 BUMN Pangan bersama BPN, penguatan cadangan pangan pemerintah setidaknya menjadi lebih stabil,"ujarnya.
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah berharap di tahun 2023 dapat meningkatkan anggaran dan bisa memperkuat jumlah kasturit diberbagai wilayah agar inflasi dapat dikendalikan sesuai rencana.
Wan Zuhendra menyebutkan setelah rapat koordinasi dengan Kemendagri maka pihaknya akan mengambil langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Tentu kita akan mengambil langkah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nanti kita akan rapat bersama dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan dari Kemendagri ini," kata Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra. (red ).






































.jpg)












