- Peringatan Sumpah Pemuda, Bupati Anambas Bacakan Amanat Menteri Pemuda dan Olahraga
- Sertifikat Lama Tak Berlaku Lagi, SMSI Kepri Wajibkan Anggota Daftar Ulang
- Dasboard SILINA MANJA Pemkab Anambas Resmi Diluncurkan, Kinerja Organsasi Semakin Terarah dan Terukur
- Perkuat Literasi, Ketua PWI Kepri Ajak Kepala Sekolah Batam Kolaborasi dengan Media
- Pemkab Anambas Berencana Gandeng SKK Migas untuk Penuhi Kebutuhan Listrik
- Bupati Anambas Tinjau Proses Bongkar Muat Mesin PLTD PLN Tarempa
- Listrik Sering Padam, Warga Anambas Geruduk Kantor ULP PLN Tarempa
- Polsek Bengkong Serap Curhat Warga Soal Kriminalitas hingga Krisis Air Bersih
- Warga Anambas Banyak Belum Sempat Akses Program Cek Kesehatan Gratis karena Sibuk Kerja
- Peringati Hari Osteoporosis, Bupati Aneng Senam Bersama Tenaga Medis dan Lansia
Mendagri Sindir Kepala Daerah di Kepri yang Andalkan Dana Transfer dari Pusat

Keterangan Gambar : Mendagri Tito Karnavian (detik.com)
MELAYUNEWS.COM, BATAM - Mendagri Tito Karnavian menyindir kepala daerah di Kepulauan Riau yang sampai hari ini masih tergantung dana transfer. Tito berpesan agar kepala daerah itu mempermudah investasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Dia awalnya menyebut enam kabupaten dan kota di Kepri yang belum maksimal menerima investasi. Dari enam itu Batam, menurut Tito, tidak termasuk di dalamnya.
"Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri masih tergantung pada transfer dana pusat," ujarnya usai rapat pengendalian inflasi dan pelaksanaan APBD di Batam, Jumat (19/5/2023).
PAD Kota Batam, lanjut Tito, sudah lebih baik besar dari dana transfer pemerintah pusat.
"Batam terbilang cukup baik karena PAD lebih besar daripada dana transfer. di Kota Batam Ada BP Batam. Sehingga investasi swastanya hidup. Yang lain (kabupaten/kota), tolong investasinya dihidupkan. Baik investasi dalam negeri maupun luar. Termasuk menghidupkan sektor UMKM. Karena kabupaten kota selain Batam tergantung sama transfer pusat," tambahnya.
Tito juga memberikan saran kepada Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna agar memaksimalkan perizinan investasi. Ia meminta administrasi birokrasi yang berbelit agar dipangkas.
"Kita minta daerah yang belum memiliki pelayanan satu atap agar disegerakan. Seperti mengefektifkan mall pelayanan publik. Kepala daerah harus memastikan tidak berbelit perizinan," ujarnya.
Menurutnya bila pemerintah kabupaten Kota terlalu tergantung pada dana transfer pusat maka akan memperlambat perkembangan daerahnya. Oleh sebab itu, perlu adanya lompatan atau inovasi dari setiap kabupaten/kota di Kepri untuk menarik investasi dan memastikan keamanan dan kejelasan investasi di daerah masing-masing.
"Itu susah membuat lompatan. Saya minta perhatikan kemudahan perizinan, kepastian kepada mereka, dan keamanan kepada mereka," tegasnya.
Tito menilai, kondisi ekonomi terutama inflasi di Kepri cukup terkendali. Terlebih dengan angkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Artinya, harga barang dan jasa relatif terjangkau.
"Saya berterima kasih kepada kepala daerah di Kepri karena inflasi di April terkendali di bawah nasional. Nasional 4,33 persen," ujarnya.(detik.com /red).






































.jpg)












