- Perkuat Literasi, Ketua PWI Kepri Ajak Kepala Sekolah Batam Kolaborasi dengan Media
- Pemkab Anambas Berencana Gandeng SKK Migas untuk Penuhi Kebutuhan Listrik
- Bupati Anambas Tinjau Proses Bongkar Muat Mesin PLTD PLN Tarempa
- Listrik Sering Padam, Warga Anambas Geruduk Kantor ULP PLN Tarempa
- Polsek Bengkong Serap Curhat Warga Soal Kriminalitas hingga Krisis Air Bersih
- Warga Anambas Banyak Belum Sempat Akses Program Cek Kesehatan Gratis karena Sibuk Kerja
- Peringati Hari Osteoporosis, Bupati Aneng Senam Bersama Tenaga Medis dan Lansia
- Niat Bicara Baik-Baik Soal Gaji, Pria di Bengkong Batam Justru Tega Lukai Rekannya Pakai Sajam
- PWI Gelorakan Semangat Berjejaring Organisasi Pers Global South di Belt and Road Journalists Forum 2026
- Wakil Bupati Anambas Peduli Warga Kurang Mampu dan Pembangunan Tempat Ibadah melalui RB&H Foundation
THR Wajib Dibayarkan 7 Hari Sebelum Lebaran

Keterangan Gambar : Rudy Sakyakirti (net)
MELAYUNEWS.COM, BATAM - Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan serikat pekerja menegaskan perusahaan barus membayarkan penuh THR Lebaran tahun ini karena ekonomi dinilai mulai membaik.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudi Sakyakirti menegaskan THR harus dibayarkan penuh oleh perusahaan kepada karyawan.
Menurut dia, perusahaan tak punya alasan lagi seperti faktor pandemi untuk menahan pembayaran THR karena kondisi perekonomian sudah mulai membaik setelah dua tahun dihantam pandemi.
"Harus dibayarkan secara penuh,” kata Rudi, Senin 4 April 2022.
Rudi menjelaskan pemberian THR paling lambat dilakukan satu minggu sebelum Idul Fitri. Saat ini pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Kemenaker terkait aturan pemberian THR tersebut.
"Intinya terima THR tujuh hari sebelum Lebaran,” kata dia.
Untuk mengantisipasi adanya perusahaan nakal yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja, Disnaker akan menyiapkan posko pengaduan.
Ia berharap pembayaran THR tahun ini tidak ada masalah seperti tahun sebelumnya.
Panglima Garda Metal FSMPI Kota Batam, Suprapto mengatakan perusahaan harus membayarkan THR secara penuh karena itu merupakan hak pekerja.
"Kalau ada perusahaan yang menunda atau mencicil, pemerintah harus tegas kepada perusahaan itu jangan melindungi perusahaan dengan berlindung di balik COVID-19. Karena ini sudah lewat. Industri sudah baik jangan sampai seperti itu. Ada tidak COVID-19 THR harus di bayar,” tegasnya. (gokepri.com/PR)



































.jpg)














