Keterangan Gambar : Forum Perangkat Daerah Kota Batam gelar rapat penyusunan Renja Tahun 2022, di Aula Engku Hamidah Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam, Selasa (9/3/2021) pagi. (insert lingkar) Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad.

KORANBATAM.COM - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, di Aula Engku Hamidah Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam, Selasa (9/3/2021) pagi.

Amsakar menilai, forum ini pada hakekatnya mengkombinasikan perencanaan yang dihimpun dari masyarakat melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan maupun kecamatan, rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan serta kebijakan makro walikota dan wakil walikota, lalu dihimpun dalam Renja OPD untuk dilaksanakan.

“Saya harapkan forum ini dapat menapis secara cermat usulan yang disampaikan,  berikut kebijakan yang akan kita ambil. Sehingga yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang langsung dirasakan masyarakat dan langsung berkontribusi untuk bangsa dan negara ini,” ujar Amsakar.

Lanjut dia, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan dirinya kerap turun langsung ikut dalam Musrenbang dan mendengar langsung dari dekat terkait persoalan dan usulan di tingkat masyakarakat. Dari Musrenbang yang juga kerap dihadiri anggota DPRD sesuai dapil ini telah didapatkan sejumlah usulan prioritas, pada forum ini OPD dapat mengambil mana yang untuk kemaslahatan banyak orang maupun kemaslahatan jangka panjang.

“Itulah salah satu yang nanti akan menjadi prioritas yang bapak ibu susun di Renja OPD,” ucap dia.

Selanjutnya, ia menyebutkan forum ini juga seyogyanya dapat mensinkronkan usulan yang ada dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengungkapkan, proyeksi APBD pada 2022 mendatang sekitar Rp 3,1 triliun, sementara kebutuhan mencapai Rp 9 triliun hingga Rp 10 triliun.

“Bagaimana seluruh pemangku kepentingan mendesain perencanaan yang selaras dan bersinergi satu sama lain. Untuk mengubah wajah Batam butuh anggaran yang besar, maka perlu sinergitas pemangku kepentingan di daerah ini,” ucap dia.

Selain dihadiri oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, pada acara ini juga hadir Ketua DPRD Batam Nuryanto serta anggota DPRD Batam lainnya, juga hadir sejumlah pimpinan instansi vertikal.

Di tengah tantangan tersebut, Amsakar mensyukuri upaya memajukan Batam, Pemko Batam kini dibantu BP Batam maupun Pusat. Dalam hal ini, ia mengungkapkan setidaknya ada 15 proyek strategis yang akan dilakukan di Batam tahun ini. Dengan rincian, enam kegiatan dari Pemko Batam, tujuh dari Badan Pengusahaan (BP) Batam serta dua dari kementerian.

“Sebanyak 15 proyek strategis ini, akan mulai mengubah wajah Batam ini ke arah yang semakin maju,” ujar Amsakar.

Ia mengaku optimis, Batam semakin maju ke depan. Di samping kerjasama bersama yang harus ditingkatkan, rencana pengembangan ekonomi di Batam diharapkan dapat menopang pembangunan Batam ke arah yang semakin baik.

“Jika 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tiga rencana kek lainnya jadi, maka kita akan yakini banyak investasi yang masuk sehingga pembangunan Batam semakin cepat,” harap dia.

Selain itu, ia berpesan kepada OPD agar Renja tetap berpijak pada visi Batam, yakni Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

Menurut dia, bandar dunia madani hendaknya unggul dari berbagai segi, dari infrastruktur hingga perizinan. Dan ini lah yang kinis edang dipacu di Batam. Terkait modern, ia menyebutkan hendaknya Batam tak boleh terlambat dan terus berinovasi di tengah derasnya perubahan di era digital.

“Batam harus memainkan peran, daerah ini pusat perhatian, banyak kebijakan nasional yang ditumpangkan di Batam,” imbuhnya.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan (Bapelitbangda) Kota Batam, Wan Darussalam menyampaikan prioritas pembangunan Kota Batam 2022.

Pertama, percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland (daratan/kota) dan hinterland (pedalaman/pesisir).

Kedua, pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinabungan di mainland dan hinterland.

Ketiga, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan bermartabat. Keempat, peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. Sedangkan kelima yakni reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

---

---