- Anggota DPRD Anambas Tinjau Pasien Korban Dugaan Keracunan Makanan di RSUD Palmatak
- Ungkap Kasus PMI Ilegal, Iptu Yuli Endra Terima Penghargaan Kapolresta Barelang
- Usai Konsumsi MBG, Puluhan Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit
- Halal Bihalal Gubernur Kepri di Anambas Larut Dalam Suasana Kebersamaan
- Kapolresta Barelang Dialog dengan Warga di Bengkong lewat Jumat Curhat
- Polsek Siantan Perkuat Sinergi dengan Awak Media
- Bupati Anambas: Pelayanan RSUD Tarempa Tipe C Jangan Muka Masam Namun Senyum dan Ramah
- Pemko Medan Dorong Inovasi Pelestarian Budaya Melayu
- Paskah, Jajaran Polsek Bengkong Lakukan Pengamanan Gereja
- Tampung Aspirasi, Polsek Bengkong Audiensi dengan Masyarakat
Situs Pemkab Anambas Diretas, Penyusup Sisipkan Iklan Judol

Keterangan Gambar : Situs Pemkab Anambas dalam perbaikan. (Ist)
MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS — Website resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peretasan pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Pihak yang tidak bertanggung jawab menyisipkan promosi situs judi online ke dalam laman resmi tersebut.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten Kepulauan Anambas, Ronald, membenarkan kejadian ini pada Minggu, 2 Februari 2025.
Ia mengungkapkan bahwa peretasan terjadi akibat masih adanya celah keamanan atau backdoor yang dimanfaatkan oleh peretas.
"Saat ini tim telah berupaya melakukan isolasi situs dengan menghapus file yang mencurigakan serta skrip yang disisipkan. Kami juga telah meminta bantuan tim support penyedia hosting untuk memulihkan data dari backup," ujar Ronald.
Ia menambahkan bahwa insiden ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber pada sistem digital, mengingat maraknya kasus serupa di berbagai situs pemerintahan, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah.
Peretasan situs web pemerintah untuk menyisipkan promosi judi online bukanlah hal baru. Di tengah upaya Kementerian Komunikasi Digital (KOMDIGI) dalam memberantas akses ke situs-situs judi online, pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini terus mencari cara baru untuk memasarkan layanan mereka, termasuk dengan menyusup ke dalam situs-situs resmi pemerintahan.
"Ini merupakan warning bagi pemerintah bahwa perlu adanya penggunaan Web Application Firewall (WAF) serta peningkatan kapasitas SDM IT dan penguatan sistem digital agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," tutup Ronald.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan instansi pemerintah lebih waspada dan segera meningkatkan keamanan sistem digital mereka guna mencegah serangan siber yang dapat merugikan citra dan kredibilitas pemerintah.(red)


















































