- Peringatan Sumpah Pemuda, Bupati Anambas Bacakan Amanat Menteri Pemuda dan Olahraga
- Sertifikat Lama Tak Berlaku Lagi, SMSI Kepri Wajibkan Anggota Daftar Ulang
- Dasboard SILINA MANJA Pemkab Anambas Resmi Diluncurkan, Kinerja Organsasi Semakin Terarah dan Terukur
- Perkuat Literasi, Ketua PWI Kepri Ajak Kepala Sekolah Batam Kolaborasi dengan Media
- Pemkab Anambas Berencana Gandeng SKK Migas untuk Penuhi Kebutuhan Listrik
- Bupati Anambas Tinjau Proses Bongkar Muat Mesin PLTD PLN Tarempa
- Listrik Sering Padam, Warga Anambas Geruduk Kantor ULP PLN Tarempa
- Polsek Bengkong Serap Curhat Warga Soal Kriminalitas hingga Krisis Air Bersih
- Warga Anambas Banyak Belum Sempat Akses Program Cek Kesehatan Gratis karena Sibuk Kerja
- Peringati Hari Osteoporosis, Bupati Aneng Senam Bersama Tenaga Medis dan Lansia
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Terpaksa Ditunda karena Tak Quorum, Bahas Tiga Ranperda

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Senin(26/6/2023).
MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Lantai I pada Senin, 26 Juni 2023 ditunda karena tidak quorum.
Adapun agenda yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna Ranperda yang tertunda tersebut adalah tentang,
1.Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
2.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.Pengurustamaan Gender.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar mengatakan bahwa menurut catatan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Anggota Dewan yang hadir ada sebanyak 9 dari 20 anggota dengan rincian, 2 dari 5 orang anggota Fraksi PPP Plus, 1 dari 4 orang anggota Fraksi PDIP Plus, 1 dari 3 orang anggota Fraksi PAN, 2 dari 4 orang anggota Fraksi Bintang Nasional Indonesia, 3 dari 4 orang anggota Fraksi Karya Indonesia Raya.
Berdasarkan Pasal 150 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Terbib, Dimana syarat Rapat Paripurna dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
"Maka sesuai dengan Tata Tertib dan Mekanisme, Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini saya tunda paling lama 3 hari kedepan," ucap Hasnidar sembari mengetok palu 3 kali.
Ditanya mengenai alasan dari beberapa anggota yang tidak dapat hadir, Hasnidar mengatakan ada anggota yang cuti dan ada juga beberapa yang sedang sakit.(Johanda)






































.jpg)












