MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi Kajian Akademis Pembentukan Provinsi Natuna Anambas oleh Tim Tenaga Ahli dari FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Prof. Dr. Mohammad Zein, Lantai III Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 12 Juni 2023.

Tim Tenaga Ahli dari FISIP UMRAH, Dr. Oksep Adhayanto, SH, MH mengatakan bahwa maksud dan tujuannya datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk melakukan Forum Grup Diskusi (FGD) Pengkajian dalam penyusunan naskah akademik rancangan pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

"Sebelum ini, dua minggu yang lewat kami juga sudah melakukan hal yang sama dengan masyarakat Natuna pada waktu itu dibuka oleh Wan Siswandi selaku Bupati Natuna," kata Oksep.

Oksep juga mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang ada dibawah Biro Pemerintahan yang bekerja sama dengan FISIP UMRAH, maka dibentuklah tim untuk mengkaji kelayakan untuk Provinsi Natuna Anambas.

"Tadi kita diskusi sebentar dengan Wakil Bupati. Banyak pencerahan yang kami terima terkait kondisi Empiris di Anambas, bagaimana perkembangan otonomi daerah, bagaimana tentang terkait kendali pelayanan publik di Anambas, tentu itu nanti akan dimasukkan kedalam kajian naskah akademiknya," tambah Oksep.

Oksep mengatakan setelah ini mereka akan melakukan interview ke berbagai pihak yaitu ke Kepala Dinas (Kadin), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), Ketua LAM dan semua pihak yang memiliki keterkaitan untuk didengar pendapatnya.

"Setelah ini targetnya kita ke Tanjung Pinang untuk mewawancarai Tokoh-Tokoh disana dan memang ada rencana kita ingin mewawancarai ke level Kementerian khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," jelas Oksep.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan bahwa melihat apa yang diinginkan masyarakat melalui wadah kajian tersebut itu adalah hal yang wajar, kita berkewajiban memfasilitasi.

"Saya selaku Wakil Bupati pada hari ini melihat bahwa, apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui wadah kajian tersebut itu hal yang wajar dan Pemkab berkewajiban memfasilitasi," ucap Wan Zuhendra.(Johanda). 

---

---