MELAYUNEWS.COM, BATAM – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMP di Wilayah III Kota Batam menggelar workshop literasi media yang berlangsung di Laboratorium SMPN 9 Sagulung, Jumat (23/5/2025). 

Acara ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 30 kepala sekolah dari kecamatan Sagulung, Batu Aji, dan Galang ini mengangkat tema penting seputar peran dan tanggung jawab seorang jurnalis serta kiat bijak menyikapi informasi di era digital, terutama di media sosial.

Materi disampaikan oleh Denni Risman, Wakil Ketua Bidang Media Siber PWI Pusat sekaligus Penasehat PWI Batam. 

Dengan gaya penyampaian yang lugas dan mudah dipahami, peserta diajak untuk memahami peran media secara proporsional dan menghindari misinformasi.

Workshop ini digagas sebagai respons atas keresahan sejumlah kepala sekolah terhadap praktik oknum wartawan yang kerap bertindak di luar etika jurnalistik. 

Hal ini ditegaskan oleh Joni Satria Putra, Kabid Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Batam.

“Banyak sekolah merasa terganggu oleh ulah oknum yang mengatasnamakan pers. Contohnya, kasus yang dialami SMPN 26 baru-baru ini. Kami berharap, kerja sama dengan PWI dan SMSI bisa memberikan solusi dan perlindungan bagi pihak sekolah,” ujar Joni.

Ketua PWI Batam, M. Kavi Anshary, menyatakan bahwa pihaknya terbuka menjadi tempat pengaduan bagi guru maupun kepala sekolah yang merasa dirugikan oleh oknum pers. Ia juga menyampaikan bahwa PWI telah menyiapkan stiker khusus untuk membantu pihak sekolah dalam mengidentifikasi wartawan yang tidak kredibel.

“Kami ingin menjadi mitra strategis dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan informasi digital. Kami siap mendampingi dan bahkan telah berkoordinasi dengan penegak hukum jika diperlukan,” jelas Kavi, didampingi oleh Sekretaris PWI Batam Romi Candra dan Sekretaris SMSI Kepri Zabur Anjasfianto.

Dalam kesempatan yang sama, Zabur juga mengedukasi peserta tentang pentingnya memverifikasi identitas dan kompetensi wartawan. 

Ia menekankan bahwa narasumber berhak menolak wawancara jika jurnalis tidak menunjukkan kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) resmi dari Dewan Pers.

“Silakan periksa status wartawan melalui situs Dewan Pers. Pastikan tujuan yang bersangkutan untuk wawancara dan perusahaan medianya memiliki badan hukum,"kata Zabur.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya sinergi yang sehat antara dunia pendidikan dan media, serta mendorong lahirnya pemahaman yang utuh tentang etika jurnalisme dan tanggung jawab bermedia sosial di lingkungan sekolah.(red). 

---

---