- Ketua DPRD Anambas: Turnamen Sepakbola Berdampak Positif Terhadap Pelaku UMKM
- Jajaran Polsek Siantan dapat Pembekalan Bahasa Inggris
- Anggota DPRD Anambas Tinjau Pasien Korban Dugaan Keracunan Makanan di RSUD Palmatak
- Ungkap Kasus PMI Ilegal, Iptu Yuli Endra Terima Penghargaan Kapolresta Barelang
- Usai Konsumsi MBG, Puluhan Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit
- Halal Bihalal Gubernur Kepri di Anambas Larut Dalam Suasana Kebersamaan
- Kapolresta Barelang Dialog dengan Warga di Bengkong lewat Jumat Curhat
- Polsek Siantan Perkuat Sinergi dengan Awak Media
- Bupati Anambas: Pelayanan RSUD Tarempa Tipe C Jangan Muka Masam Namun Senyum dan Ramah
- Pemko Medan Dorong Inovasi Pelestarian Budaya Melayu
Buka Musrenbang Kelurahan Sei Panas, Amsakar: Pemko Batam Komitmen Akomodir Usulan Masyarakat

Keterangan Gambar : Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad membuka secara resmi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Sei Panas. (Foto : istimewa)
KORANBATAM.COM, BATAM - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad membuka secara resmi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Sei Panas. Kehadiran dalam kegiatan tersebut untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan atau usulan pembangunan Tahun 2022 mendatang. Sehingga nantinya bisa terus dikawal yang akan menjadi prioritas.
“Musrenbang ini adalah satu tahapan rencana pembangunan tahun 2022 mendatang,” kata Amsakar, di Kantor Kelurahan Sei Panas, Jumat (29/1/2021).
Dijelaskan Amsakar bahwa, pada dasarnya Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi usulan masyarakat. Hanya saja ada banyak hal yang perlu dipahami jika beberapa usulan belum bisa direalisasikan.
Pertama, kata dia, tentu adalah terkait besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam. Tahun 2022 diproyeksikan sekitar Rp23 triliun rupiah.
“Kita ada 64 kelurahan, tentu tidak akan cukup,” katanya.
Maka itu, kata dia, melalui Musrenbang ini dilakukan pembahasan bersama antara masyarakat dengan Pemko Batam melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan bidangnya.
Sehingga nantinya disepakati bersama bahwa yang akan didahulukan adalah yang prioritas. Sedangkan untuk yang belum diakomodir akan dilakukan tahun berikutnya.
“Jadi jangan berkecil hati jika usulan tahun ini belum terealisasi, anggaran kita memang terbatas. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kami akan berkomitmen untuk merealisasikan semua usulan masyarakat,” katanya mengakhiri.
(ril)

















































