- Rektorat USU Ngotot Kosongkan Gereja POUK, MUKI Sumut Bongkar Bukti Sah PGI
- Aneng Batalkan Beli Mobil Dinas, Pilih Beli Ambulan untuk Masyarakat
- Aneng Serahkan Mobil Bantuan kepada Warga Desa Tarempa Barat
- Bupati Aneng Berharap Sepakbola di Anambas Cepat Berkembang
- Bupati Aneng Apresiasi Program TMMD di Anambas
- Tolak Intervensi Kampus di Konflik Chapel USU, MUKI Minta Kementerian Turun Tangan
- Rumah Sakit Bertaraf Internasional Segera Hadir di Sumut, Bobby Nasution Harapkan Beri Pelayanan Maksimal
- Tanam Ganja di Balik Tembok, Pria di Tanjung Morawa Diciduk Polisi! 40 Batang Tinggi 2 Meter Disita
- Buka Kontes Burung Berkicau, Bobby Nasution Dorong Sumut Jadi Pusat Kicau Mania Nasional
- Peresmian 1.061 KMP Nasional, Bobby Nasution Sebut Koperasi Jadi Penguat Ekonomi Rakyat
Pemkab Anambas Bahas Program Pemerintah Pusat Terkait Makan Bergizi Gratis

Keterangan Gambar : Pemkab Anambas gelar rapat koordinasi bahas program makan bergizi gratis.
MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Program dari pemerintah pusat terkait makan bergizi sehat gratis saat ini sudah masuk dalam pembahasan dan tahap perencanaan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Kepulauan Anambas pun menggelar rapat koordinasi program makan bergizi sehat tahun 2025 bersama dengan stakeholder dan dinas terkait di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas pada Senin, 18 November 2024.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kepulauan Anambas, Tony Karnain saat dikonfirmasi mengatakan bahwa program makan bergizi dari pemerintah pusat tersebut sudah memasuki tahap awal pembahasan di Pemkab Kepulauan Anambas.
"Ini rapat yang baru pertama kali dilaksanakan dan nanti akan ada rapat-rapat lain terkait hal ini. Dalam rapat ini kami baru menentukan simulasi atau teknis penghitungan dari jumlah siswa kemudian penyalurannya ke siapa saja untuk mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk program ini," ucapnya saat diwawancarai MELAYUNEWS.COM usai pelaksanaan rapat.
Tony menyampaikan bahwa untuk awal pelaksanaan program makan bergizi ini tidak bisa direalisasikan untuk seluruh siswa yang ada di Anambas. Hal itu karena mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Kepulauan Anambas.
Maka dari itu, tahap pertama pelaksanaan program ini hanya akan diberikan kepada 40 persen dari jumlah siswa yang ada di Anambas.
"Jadi untuk tahap pertama memang tidak bisa di realisasikan ke seluruh siswa yang ada di Anambas karena mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki," sebutnya.
Tony pun mengungkapkan bahwa secara keseluruhan jumlah siswa di Anambas ini ada sebanyak 9277 siswa yang tergabung dalam TK, PAUD, SD dan SMP.
Jika dibagi 40 persen dari jumlah siswa tersebut maka ada sekitar 3607 siswa yang akan masuk dalam tahap pertama program makan bergizi sehat ini.
Untuk pagu anggaran yang akan digunakan pada tahap pertama program ini, Tony pun belum bisa memastikan. Hal itu karena harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan ahli gizi untuk menentukan seperti apa makanan bergizi yang akan diberikan kepada siswa tersebut sehingga bisa diketahui secara pasti berapa anggaran yang diperlukan.
"Untuk pagu anggaran yang akan digunakan pada tahap pertama program ini kita belum bisa menentukan berapa karena kita juga nanti harus menyesuaikan dengan ahli gizi terkait makanan seperti apa yang akan diberikan sehingga kita bisa menentukan berapa harganya nanti," ungkapnya.
Maka dari itu, dalam pelaksanaan program ini nantinya Disdikpora juga akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP), UMKM dan instansi terkait lainnya.
"Jadi memang program ini tidak berjalan hanya di dinas pendidikan saja, tapi ini akan berkolaborasi dengan beberapa instansi sehingga program ini bisa terlaksana," imbuhnya.
Terkait dengan program ini, Tony menerangkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 71 Triliun namun seperti apa pelaksanaannya masih menunggu juknis dari pemerintah pusat dan program ini akan serentak dilaksanakan pada 2 Januari 2025 di seluruh Indonesia.
"Ini program nasional dan pada 2 Januari 2025 harus sudah dimulai di seluruh Indonesia. Yang jelas pusat menyiapkan Rp.71 Triliun untuk program ini. Nah, seperti apa teknisnya, apakah di sharing ke daerah atau tidak, kita masih menunggu instruksi dari pusat," pungkasnya. (Johanda)




















































